Berikut Rincian Kenaikan UMP dan UMK Sumatera Utara tahun 2024

Pj Gubernur Sumatera Utara, Hassanudin, dengan tegas menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara tahun 2024 sebesar Rp2.809.915. Angka ini mencerminkan kenaikan sebesar 3,67 persen, atau setara dengan Rp99.822 dibandingkan tahun sebelumnya yang sejumlah Rp2.710.493.

ump dan umk sumatera utara 2024


Keputusan penetapan besaran UMP ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2023, yang memperhatikan berbagai indikator seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kesejahteraan pekerja di Sumatera Utara.

Pada rapat pembahasan UMP Sumatera Utara, turut hadir perwakilan Dewan Pengupahan Sumatera Utara, perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, wakil-wakil perusahaan, dan perwakilan buruh.

"Hal ini bukanlah perkara sepele; diperlukan pendekatan yang teliti, melibatkan berbagai pihak untuk menghasilkan keputusan yang tepat, dan perusahaan-perusahaan diharapkan menerapkan struktur upah ini," ungkap Hassanudin.

Selanjutnya, beliau berencana membentuk tim pemantauan untuk memastikan struktur upah ini diterapkan di seluruh perusahaan. Ia juga mendorong pemerintah daerah segera menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Hassanudin mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada Triwulan III mencapai 4,94 persen (sama dengan angka nasional), dan inflasi sebesar 2,15 persen (year on year) pada bulan September 2023.

Protes Buruh Mengenai Kenaikan UMP Sumut


Perlawanan pekerja terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara 2024 menjadi sorotan utama, dipimpin oleh perwakilan buruh terkemuka, Suriono. Alasannya sangat jelas - kenaikan sebesar 3,67 persen yang ditetapkan tidak mencapai standar harapan mereka.

Sebelumnya, dengan suara bulat, komunitas buruh bersatupadu untuk menuntut kenaikan UMP 2024 sebesar 15 persen dari tahun sebelumnya. Namun, kini terdengar sebagai bentuk ketidakadilan terhadap penghidupan yang semakin sulit bagi mereka.

Suriono, sebagai juru bicara serikat pekerja dan buruh, menjelaskan dengan tegas bahwa kenaikan tersebut tidak dapat menyentuh esensi keadilan dalam menghadapi beban kehidupan yang semakin berat. Oleh karena itu, penolakan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2023 tentang Pengupahan bukan semata-mata suara protes, melainkan panggilan untuk mendengarkan dan mengakui perjuangan kaum buruh yang tak terelakkan.

Pada tahun 2023, kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Sumatera Utara sebesar Rp 2.710.493, meningkat 7,45% dari tahun sebelumnya, yang sebesar Rp 2.522.609. Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, menjelaskan bahwa kenaikan ini dipilih sebagai opsi terbaik di antara tiga opsi yang tersedia. Salah satu pertimbangan utama adalah kesulitan kota/kabupaten dalam menyesuaikan diri dengan UMP baru.

Keputusan ini dianggap sebagai solusi yang paling ideal untuk tahun 2023 di provinsi tersebut, menunjukkan bahwa Pemprov Sumut mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kemampuan daerah setempat untuk menanggapi kenaikan UMP. Sebagai informasi tambahan, pada tahun 2021, Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar Rp 2.499.423, dengan kenaikan sebesar 0,93% dari tahun sebelumnya.

UMK Sumatera Utara Tahun 2023


Tanggal 30 November 2023 adalah batas akhir pengumuman Upah Minimum Kota (UMK) untuk setiap daerah di Sumatera Utara.

Kota Medan memiliki UMK tertinggi di Sumatera Utara, yaitu Rp3.624.117. Ini artinya, ada peningkatan sebesar Rp253.472 dari tahun sebelumnya. Sementara itu, UMK terendah berlaku di beberapa wilayah dengan nominal upah minimum yang sama dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Wilayah-wilayah tersebut meliputi Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Dairi, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, dan Kabupaten Samosir.

Berikut adalah rincian lengkap mengenai Upah Minimum Kota di Sumatera Utara untuk tahun 2023 :

  1. Kota Medan : Rp3.624.117
  2. Kabupaten Batu Bara: Rp3.410.034
  3. Kabupaten Deli Serdang: Rp3.400.015
  4. Kabupaten Karo: Rp3.274.725
  5. Kota Sibolga: Rp3.197.759
  6. Kabupaten Labuhanbatu Selatan: Rp3.152.341
  7. Kabupaten Labuhanbatu: Rp3.116.458
  8. Kabupaten Tapanuli Selatan: Rp3.090.695
  9. Kabupaten Labuhanbatu Utara: Rp3.081.813
  10. Kabupaten Serdang Bedagai: Rp3.070.171
  11. Kabupaten Tapanuli Tengah: Rp3.019.194
  12. Kabupaten Asahan: Rp3.024.300
  13. Kabupaten Padang Lawas: Rp2.959.919
  14. Kabupaten Langkat: Rp2.902.505
  15. Kota Padangsidimpuan: Rp2.885.309
  16. Kabupaten Toba Samosir: Rp2.882.740
  17. Kota Binjai: Rp2.803.941
  18. Kota Gunungsitoli: Rp2.776.496
  19. Kota Tebing Tinggi: Rp2.731.150
  20. Kabupaten Tapanuli Utara: Rp2.739.641
  21. Kabupaten Humbang Hasundutan: Rp2.710.493
  22. Kota Pematangsiantar: Rp2.710.493
  23. Kabupaten Pakpak Bharat: Rp2.716.161
  24. Kabupaten Dairi: Rp2.710.493
  25. Kabupaten Mandailing Natal: Rp2.874.312
  26. Kabupaten Nias: Rp2.723.199
  27. Kabupaten Nias Barat: Rp2.710.493
  28. Kabupaten Nias Selatan: Rp2.710.493
  29. Kabupaten Nias Utara: Rp2.710.493
  30. Kabupaten Samosir: Rp2.710.493
  31. Kabupaten Simalungun: Rp2.800.790
  32. Kota Tanjungbalai: Rp3.022.759